Peta Wilayah

Calendar

April 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Mantapkan kegiatan Taman Posyandu dengan Refreshing Kader

     Bertempat di Gedung Pertemuan “Sabha Husada Bakti”, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung pada Rabu, 26 Maret 2014 dilaksanakan kegiatan Refreshing Kader Taman Posyandu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan selama 2 hari, dimana jumlah peserta kader pada hari pertama 150 orang dan hari kedua 150 orang. Dimana peserta adalah kader posyandu dari seluruh desa se Kabupaten Tulungagung.

      Narasumber dalam kegiatan refreshing ini dari BPPKB Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung serta dari Dinas Kesehatan sendiri. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader Taman Posyandu dalam pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang balita di Taman Posyandu.

     Di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2013 terbentuk 300 Taman Posyandu yang tersebar di 19 Kecamatan. Untuk meningkatkan perkembangan dan keberhasilan kegiatan masih perlu dilakukan penguatan pengetahuan dan keterampilan kader Taman posyandu sebagai ujung tombak pelaksana Taman Posyandu, oleh karena itu dilakukan kegiatan refreshing kader taman posyandu yang mewakili 300 Taman posyandu yang ada di Wilayah Kabupaten Tulungagung ini.

     Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan sumber dana DAU Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014.

Halaman Parkir Dinkes

Tempat parkir di depan gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mendapat pujian dari Dr. dr. Mahlil Ruby, Senior Health Specialist Kinerja – USAID Jakarta. Beliau menyatakan kekagumannya setelah memarkir mobilnya di tempat parkir yang teduh di bawah rerimbunan pepohonan.
“Tempat parkir ini jelas nyaman dan teduh. Tidak perlu memasang kanopi. Selain itu, juga ikut melestarikan lingkungan hidup”, begitu kata beliau.
Ketika hal ini disampaikan kepada Bapak Harmani, beliau menambahkan, “Tidak hanya hanya nyaman, tetapi juga aman karena di setiap sudut dipasang CCTV.” (Yudimanto, Jurnalis Warga Kabupaten Tulungagung)

Partisipasi Dinas Kesehatan dalam Penilaian Lomba PKK

Pada Selasa, 18 Maret 2014 yang lalu, di Kabupaten Tulungagung ada perhelatan besar yaitu evaluasi oleh Tim PKK Tingkat Nasional dalam Lomba Pemanfaatan Pekarangan dengan Hatinya (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK yang dipusatkan di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang turut berperan serta dalam menunjang suksesnya pelaksanaan penilaian ini menyiapkan 3 pos, diantaranya : 1) Posyandu Balita, 2) Percontohan Rumah Sehat, dan 3) Percontohan Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA). Dimana pada Posyandu Balita dilaksanakan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak),  Gizi, KB, Imunisasi, Penanggulangan Diare serta ditampilkan display jamu dari hasil olahan pemanfaatan pekarangan. Sedangkan untuk Pos Rumah Sehat dan Pemanfaatan TOGA ditampilkan pemanfaatan perkarangan dengan menyampaikan jenis TOGA dan jenis sayuran yang dapat dihasilkan. Dalam setiap pos disiagakan narasumber-narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang membidangi.

Ketua Tim Penilai Nasional, Ismarliyah Iswarto dalam sambutannya menyampaikan terimakasih terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung atas upaya meningkatkan 10 Program PKK di wilayah ini. Karena kerja keras, partisipasi masyarakat dan pemerintah, kabupaten ini mampu masuk 6 besar dalam lomba Hatinya PKK. Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Tulungagung dalam ajang kali ini mewakili Jatim bukan semata mengejar target juara, tetapi lebih pada menilai sejauh mana manfaat PKK dalam meningkatkan pembangunan. Mengingat, PKK adalah mitra kerja pemerintah yang turut meningkatkan hasil pembangunan disegala bidang. (afs/dinkes)

Pertanyaan-pertanyaan Dasar Seputar JKN dan BPJS

Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN.

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari warga yang masih bingung soal JKN dan BPJS seperti dirangkum liputan6.com, Selasa (31/12/2013):

1. Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan dan apa bedanya?

JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

Bagaimana dengan rakyat miskin? Tidak perlu khawatir, semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

2. Siapa saja saja peserta JKN?

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

3. Berapa iuran untuk Karyawan, PNS, TNI/POLRI, pedagang, investor, pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan Iuran ?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu)

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

- Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta.

Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta.

Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.

Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:

- Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

4. Fasilitas apa saja yang didapat jika ikut JKN?

A. Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)

- Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II

- Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

- Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

B. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III

5. Apakah sistem pelayanan BPJS misalnya mengurus obat bisa lama dan dilempar sana-sini?

Direktur Kepersertaan BPJS, Sri Endang Tidarwati mengatakan bahwa sistem pelayanan BPJS akan lebih baik karena didukung oleh SDM yang banyak dan terlatih. Sementara bila semua data lengkap dan seluruh isian dalam formulir sudah terisi dengan baik, pihak BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) mengklaim prosedur pendaftaran menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) cukup 15 menit.

6. Apakah tenaga kesehatan akan bersikap ramah terhadap peserta JKN?

Menteri Kesehatan menyampaikan, bila ada satu RS yang dokternya galak, maka pasien ini boleh pindah ke RS yang memiliki dokter yang ramah dan melayani dengan baik. Menkes mengatakan, lama-lama jumlah pasien di dokter galak tersebut akan berkurang. Sementara dokter yang melayani dengan baik dan gembira, jumlah pasien dan pendapatannya meningkat.

7. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta JKN?

Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan:

- Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

- Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.

- Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi

- Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

- Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

8. Alur pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti apa?

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan bahwa Anda bisa datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Pembayaran premi

Anda akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.

Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang.

Adapun besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.

3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia

Setelah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang belum bergabung.

9. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta?

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

10. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit?

- Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

- Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

- Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier.

Ia mengatakan, layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

11. Siapa yang menjamin program JKN akan berlangsung baik tanpa korupsi?

Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan secara internal, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas internal.

12. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?

- BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.

- Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.

- Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

13. Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, kemana harus mengadu?

Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan.

Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

Sumber : BPJS & Liputan6

PENGUMUMAN :

Untuk pendaftaran Peserta JKN Mandiri di Kabupaten Tulungagung dibuka mulai tanggal 2 Januari 2014 di Kantor BPJS/Askes Tulungagung (depan Poli Mata RSUD dr. Iskak Tulungagung). Persyaratan : Membawa Kartu Keluarga dan KTP (asli dan fotocopy), pas foto terbaru berwarna ukuran 3×4 sebanyak 1 lembar dan mengisi form yang disediakan. Bagi yang sudah menikah membawa fotocopy surat nikah. Dan untuk anak yang belum mempunyai KTP membawa fotocopy akte kelahiran.

Dinkes gelar Tasyakuran peringati HKN ke 49 dengan potong tumpeng

Bertempat di Gedung Sabha Husada Bakti, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, pada Selasa, 12 Nopember 2013 kemarin digelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 dengan pemotongan tumpeng.

Dengan dihadiri oleh sekitar kurang lebih 200 karyawan/karyawati perwakilan dari Puskesmas se Kabupaten Tulungagung beserta pejabat struktural dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, suasana tasyakuran berlangsung meriah. Tampak suasana kebersamaan yang hangat diantara karyawan/karyawati lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas saat menikmati tumpeng-tumpeng yang telah disediakan,

Tujuan diadakannya kegiatan ini selain untuk memperingati HKN, juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta kesetiakawanan antar pegawai sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Gatot D.P. Poerwanto, MKK dalam sambutannya.

Kegiatan dimulai pukul 11.00 wib hingga selesai. (afs/dinkes)